BATU (hidayatullahjatim.com) – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW Hidayatullah Jawa Timur di Kampus Hidayatullah Batu, Jumat–Sabtu (31 Januari–1 Februari 2026), menjadi momentum penegasan arah gerak organisasi. Dewan Pengurus Pusat (DPP) mengingatkan agar seluruh program kerja Hidayatullah tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Suwito Fattah, Bendahara Umum DPP Hidayatullah, yang hadir mewakili Ketua Umum DPP di hadapan 261 peserta Rakerwil dari unsur DPW, DPD, Dewan Murabbi, badan, amal usaha, hingga organisasi pendukung se-Jawa Timur. Tokoh asal Bojonegoro yang besar dan berproses di Makassar itu dikenal lama bergelut dalam penguatan tata kelola organisasi dan filantropi Islam.
“Program kerja jangan berada di menara gading. Ia harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Suwito dalam sambutannya.
Menurut Suwito, keberhasilan organisasi tidak diukur dari banyaknya rapat, kelengkapan laporan, atau sekadar terserapnya anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana kerja-kerja Hidayatullah mampu menjawab kebutuhan umat secara nyata dan berkelanjutan. Karena itu, Rakerwil tidak boleh dimaknai sebagai rutinitas administratif semata.
“Musyawarah ini bagian dari syariat. Kalau dijalankan dengan ukhuwah dan kesungguhan, insyaallah menghadirkan keberkahan. Rakerwil harus menjadi ruang menyatukan arah, bukan mempertahankan ego,” ujarnya.
Dalam pesan Ketua Umum DPP yang disampaikannya, Hidayatullah diposisikan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Di usia organisasi yang telah melampaui setengah abad, Hidayatullah dituntut untuk semakin relevan dengan dinamika nasional dan hadir sebagai mitra strategis negara dalam bingkai agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945.
Suwito yang saat ini tengah menempuh pendidikan kandidat doktor itu juga menyinggung agenda besar nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, energi hijau, dan investasi sumber daya manusia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Hidayatullah harus dikelola secara terukur agar memberi dampak luas bagi masyarakat.
“Program kerja itu harus dirasakan bukan hanya ke dalam, tapi juga ke luar. Manajemen waktu dan energi harus jelas, supaya manfaatnya sampai ke umat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengurus tidak terjebak pada pola kerja formalistik yang hanya menekankan pemenuhan administrasi. Masih ada kecenderungan program dianggap selesai ketika laporan disampaikan dan anggaran terserap, padahal orientasi yang dibutuhkan adalah delivered service—program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Indikator keberhasilan itu bukan kepuasan pengurus. Yang kita ukur justru kepuasan di luar struktur, apakah masyarakat merasa terlayani, terbantu, dan dilindungi,” tegasnya.
Sebagai Pembina Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Suwito menekankan pentingnya kehadiran organisasi di tengah umat. Pengurus organisasi, badan, dan amal usaha tidak boleh berjarak dengan masyarakat, melainkan aktif mendengar, berkoordinasi, dan membangun kolaborasi lintas elemen, termasuk dengan pemerintah dan berbagai pihak terkait.
Rakerwil DPW Hidayatullah Jawa Timur pun menjadi cermin bagi arah besar organisasi. Bukan sekadar menyusun program kerja lima tahunan, tetapi menakar keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan memastikan bahwa dakwah Hidayatullah tidak hanya terdengar di ruang-ruang musyawarah, melainkan benar-benar bekerja, melayani, dan memberi dampak nyata bagi umat, bangsa, dan negara.
