Hidayatullahjatim.com – Presiden Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) pukul 16.00 WIB. Pertemuan tingkat tinggi tersebut diagendakan untuk membahas figur calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang resmi menyatakan berhenti dari jabatannya sehari sebelumnya di Istana Merdeka, Jakarta.

Sejumlah elite partai politik koalisi mengonfirmasi penyelenggaraan dan kehadiran pimpinan mereka dalam pertemuan sore tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno sebelumnya menyatakan bahwa pertemuan memang dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB dengan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Senada dengan PAN, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman juga membenarkan agenda di Istana Bogor serta memastikan kehadiran Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski demikian, Benny menegaskan sikap partainya yang tidak akan menyodorkan nama kader internal sebagai kandidat pengganti Gibran, sebagaimana yang telah disampaikan AHY dalam jumpa pers pada Jumat pagi.
“Posisi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo,” ujar Benny K Harman.
Benny K Harman menyoroti pentingnya percepatan proses pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut agar tidak menunggu hingga batas akhir regulasi. Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan tenggat waktu maksimal selama 60 hari bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar pemilihan, ia berharap prosesnya berjalan lebih cepat sehingga segera ada wakil presiden yang membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa.
Terkait latar belakang sosok kandidat, Benny berharap figur yang diajukan Prabowo merupakan sosok loyal yang mampu menyukseskan program-program pemerintah. Menurutnya, penentuan apakah kandidat tersebut berasal dari unsur partai politik pendukung atau kalangan nonpartai bergantung pada kesepakatan bersama di antara partai koalisi serta keputusan akhir Presiden Prabowo.
Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memilih menyerahkan hak prerogatif penentuan kandidat kepada kepala negara. Bendahara Umum PKB Bambang Susanto memastikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir dalam pertemuan di Istana Bogor, sembari menegaskan partainya tidak mengusulkan nama karena bukan merupakan partai pengusung Prabowo pada Pemilihan Presiden 2024 lalu.
“Kita serahkan sama Pak Prabowo. PKB tidak dalam posisi mengusulkan. Jadi, serahkan saja ke Pak Prabowo,” kata Bambang Susanto.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dipastikan hadir apabila menerima undangan dari Presiden, meskipun pada Jumat pagi ia belum sempat berkomunikasi langsung dengan Paloh. Terlepas dari teknis undangan, Nasdem menekankan bahwa calon wakil presiden mendatang harus memiliki wawasan global, kecerdasan, kelincahan, serta keselarasan visi dengan Presiden dalam mengayomi seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk.
“Pokoknya harus compatible dengan Presiden, mengayomi seluruh anak bangsa yang plural dan majemuk. Dari mana pun tidak masalah, di era sekarang posisi wapres makin penting sebagai pasangan komprehensif presiden,” ujar Hermawi Taslim.
Di sisi lain, dinamika berbeda sempat terlihat pada sejumlah partai lainnya menjelang pertemuan sore tersebut. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzammil Yusuf memastikan kehadirannya, namun menyebutkan undangan yang ia terima berkaitan dengan agenda penganugerahan bintang jasa kepada sukarelawan korban bencana kebakaran hutan dan lahan serta tenaga kesehatan, sehingga ia meminta awak media mengonfirmasi agenda pembahasan cawapres langsung kepada pihak Istana.
“Tanya mereka saja yang lebih paham, saya cuma diundang,” ujar Almuzammil Yusuf.
Sedangkan Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus mengaku belum mendengar kabar terkait rencana pengumpulan para ketua umum partai politik di Istana Bogor tersebut. Ia menyatakan perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada jajaran pengurus internal PSI lainnya.
Secara prosedural, pengisian kekosongan jabatan wakil presiden ini merujuk pada mekanisme konstitusional setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada Presiden dan MPR pada Kamis (12/11/2026), yang keputusan pengunduran dirinya telah dinyatakan dihormati dan didukung oleh Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengungkapkan rencana pertemuan Presiden dengan pimpinan partai pendukung Pilpres 2024 untuk membahas kandidat pengganti yang akan diusulkan kepada MPR, sementara pimpinan MPR menggelar rapat gabungan pada Jumat siang guna membahas jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden.
Kriteria Pemimpin Menurut Ajaran Islam
Menanggapi dinamika pencarian sosok pengganti wakil presiden tersebut, Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Hidayatullah Jawa Timur, Ustadz Amun Rowie, turut memberikan pandangan dari perspektif nilai-nilai Islam. Ia mengingatkan agar Presiden dan para elite partai politik menjadikan integritas moral serta kapasitas kepemimpinan sebagai tolok ukur utama dalam menyeleksi kandidat di tengah situasi transisi jabatan kenegaraan ini.
Menurut Ustadz Amun, ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunah telah menetapkan prinsip dasar dalam memilih pemimpin maupun pendamping kepala negara, yakni memadukan sifat al-qawiy (kuat dan kompeten) serta al-amin (jujur dan dapat dipercaya). Kriteria ini dinilai krusial agar pejabat yang terpilih kelak benar-benar mampu mengemban amanah rakyat serta tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan negara.
“Dalam perspektif Al-Qur’an dan Sunah, seorang pemimpin maupun wakilnya wajib memiliki kekuatan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan umat sekaligus sifat amanah agar tidak berkhianat terhadap sumpah jabatannya,” tutur Ustadz Amun Rowie.
Beliau menambahkan, calon wakil presiden terpilih nantinya harus mampu menjadi mitra strategis bagi Presiden dalam menegakkan keadilan sosial, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan berpegang teguh pada prinsip keteladanan serta kejujuran, diharapkan figur yang ditetapkan melalui sidang paripurna MPR kelak dapat membawa stabilitas politik dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Editor: Aminudin
